• . JENIS – JENIS PLSJenis-jenis pendidikan yang ada pada PLS, menurut D. Sudjana (1996:44)di antaranya adalah: Pendidikan Massa (Mass education) Pendidikan massa yaitu kesempatan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat luas dengan tujuan yaitu membantu masyarakat agar mereka memiliki kecakapan dalam hal menulis, membaca dan berhitung serta berpengetahuan umum yang diperlukan dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kehidupannya sebagai warga negara.
• 3.  Pendidikan Orang Dewasa (Adult Education) Pendidikan orang dewasa yaitu pendidikan yang disajikan untuk membelajarkan orang dewasa. Dalam salah satu bukunya tentang PLS, Sudjana (1996:45) menerangkan bahwa pendidikan orang dewasa adalah pendidikan yang diperuntukan bagi orang- orang dewasa dalam lingkukangan masyarakatnya, agar mereka dapat mengembangkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, meningkatkan kualifikasi teknik dan profesi yang telah dimilikinya, memperoleh cara-cara baru serta merubah sikap dan perilakunya.
• 4.  Pendidikan Perluasan (Extension Education) Kegiatan yang diselenggarakan PLS adalah meliputi seluruh kegiatan pendidikan baik yang dilaksanakan di luar sistem pendidikan sekolah yang dilembagakan ataupun yang tidak dilembagakan. Pendidikan luar sekolah dilaksanakan melalui kegiatan belajar – mengajar dan pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan didalam keluarga.
• 5. SATUAN PLS Satuan PLS berfungsi untuk mengembangkan kemampuan danmeningkatkan mutu dan memartabatkan manusia Indonesia dalamrangka mewujudkan pendidikan nasional. Secara Khusus PLS dalam praktiknya mempunyai fungsi yangsangat luas yaitu sebagai pendidikan alternatif, pendidikan tambahan,pendidikan keluarga, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan kaderdan sebagainya.
• 6. SALAH SATU BENTUK S A T UA N P L S PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah salah satu komponen pendidikan yangberfungsi mengembangkan pendidikan luar sekolah. KELOMPOK BELAJARBekerja atau belajar bersama adalah suatu proses kelompok yang disokong oleh anggota-anggota kelompok, di mana ada ketergantungan satu dengan yang lain untuk mencapaisuatu tujuan yang disepakati. Ruang kelas adalah tempat yang baik sekali untukmembangun kemahiran kelompok yang Anda butuhkan kemudian di dalam kehidupan.
• 7.  PELATIHANMenurut Gomes (1997 : 197), “Pelatihan adalah setiap usahauntuk memperbaiki prestasi kerja pada suatu pekerjaan tertentuyang sedang menjadi tanggung jawabnya. Idealnya, pelatihan harusdirancang untuk mewujudkan tujuan – tujuan organisasi, yangpada waktu bersamaan juga mewujudkan tujuan – tujuan parapekerja secara perorangan.
• 8.  MAJELIS TAQLIMTujuan majelis taklim adalah membina dan mengembangkanhubungan yang santun dan sesuai atau serasi antara manusiadengan Allah, antara manusia dengan manusia lainnya, antaramanusia dengan tempat tinggal sekitarnya atau lingkungan, dalamrangka meningkatkan ketaqwaan mereka kepada Allah SWT.
• 9.  LIFE SKILLKonsep broad-based curriculum yang diartikan sebagai kurikulum berbasiskompetensi secara luas. Tujuannya, peserta didik dapat memiliki keahlian yangdiperlukan oleh masyarakat.Pengertian life skills sebenarnya lebih luas dari sekadar untuk menghidupi dirisendiri. Namun, persoalannya, bukan sekadar keterampilan, tetapi bagaimanacaranya memberi pendidikan yang betul-betul mampu membuat anak mandiridan dapat mengurus dirinya sendiri.

AB I
PENDAHULUAN
Indonesia memiliki masalah-masalah kependidikan yang memprihatinkan. Masalah ini terjadi sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang. Secara terperinci dapat diungkapkan alasan-alasan timbulnya pendidikan luar sekolah adalah:
A. Aspek Pelestarian Budaya.
Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang terjadi dan berlangsung di lingkungan keluarga dimana (melalui berbagai perintah, tindakan dan perkataan) ayah dan ibunya bertindak sebagai pendidik. Dengan demikian pendidikan luar sekolah pada permulaan kehadirannya sangat dipengaruhi oleh pendidikan atau kegiatan yang berlangsung di dalam keluarga. Di dalam keluarga terjadi interaksi antara orang tua dengan anak, atau antar anak dengan anak. Pola-pola transmisi pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai dan kebiasaan melalui asuhan, suruhan, larangan dan pembimbingan. Pada dasarnya semua bentuk kegiatan ini menjadi akar untuk tumbuhnya perbuatan mendidik.
Semua bentuk kegiatan yang berlangsung di lingkungan keluarga dilakukan untuk melestarikan dan mewariskan kebudayaan secara turun temurun. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan praktis di masyarakat dan untuk meneruskan warisan budaya yang meliputi kemampuan, cara kerja dan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Jadi dalam keluarga pun sebenarnya telah terjadi proses-proses pendidikan, walaupun sistem yang berlaku berbeda dengan sistem pendidikan sekolah. Kegiatan belajar-membelajarkan yang asli inilah yang termasuk ke dalam kategori pendidikan tradisional yang kemudian menjadi pendidikan luar sekolah.
B. Aspek Teoritis
Salah satu dasar pijakan teoritis keberadaan PLS adalah teori yang diketengahkan Philip H. Cooms (1973:10), tidak satupun lembaga pendidikan: formal, informal maupun nonformal yang mampu secara sendiri-sendiri memenuhi semua kebutuhan belajar minimum yang esensial. Atas dasar teori di atas dapat dikemukakan bahwa, keberadaan pendidikan tidak hanya penting bagi segelintir masyarakat tapi mutlak diperlukan keberadaannya bagi masyarakat lemah (yang tidak mampu memasukan anak-anaknya ke lembaga pendidikan sekolah) dalam upaya pemerataan kesempatan belajar, meningkatkan kualitas hasil belajar dan mencapai tujuan pembelajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Uraian di atas cukup untuk dijadikan gambaran bahwa PLS merupakan lembaga pendidikan yang berorientasi kepada bagaimana menempatkan kedudukan, harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki kemauan, harapan, cita-cita dan akal pikiran.
C. Dasar Pijakan.
Ada tiga dasar pijakan bagi PLS sehingga memperoleh legitimasi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yaitu: UUD 1945, Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1989 dan peraturan pemerintah RI No.73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Melalui ketiga dasar di atas dapat dikemukakan bahwa, PLS adalah kumpulan individu yang menghimpun diri dalam kelompok dan memiliki ikatan satu sama lain untuk mengikuti program pendidikan yang diselenggarkan di luar sekolah dalam rangka mencapai tujuan belajar.
Adapun bentuk-bentuk satuan PLS, sebagaimana diundangkan di dalam UUSPN tahun 1989 pasal 9:3 meliputi: pendidikan keluarga, kelompok belajar, kursus dan satuan pendidikan sejenis. Satuan PLS sejenis dapat dibentuk kelompok bermain, penitipan anak, padepokan persilatan dan pondok pesantren tradisional.
D. Aspek Kebutuhan Terhadap Pendidikan
Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan tidak hanya pada masyarakat daerah perkotaan, melainkan masyarakat daerah pedesaan juga semakin meluas. Kesadaran ini timbul terutama karena perkembangan ekonomi, kemajuan iptek dan perkembangan politik. Kesadaran juga tumbuh pada seseorang yang merasa tertekan akibat kebodohan, keterbelakangan atau kekalahan dari kompetisi pergaulan dunia yang menghendaki suatu keterampilan dan keahlian tertentu. Atas dasar kesadaran dan kebutuhan inilah sehingga terwujudlah bentuk-bentuk kegiatan kependidikan baik yang bersifat persekolahan ataupun di luar persekolahan.
E. Keterbatasan Lembaga Pendidikan Sekolah.
Lembaga pendidikan sekolah yang jumlahnya semakin banyak bersifat formal atau resmi yang dibatasi oleh ruang dan waktu serta kurikulum yang baku dan kaku serta berbagai keterbatasan lainnya. Sehingga tidak semua lembaga pendidikan sekolah yang ada di daerah terpencil pun yang mampu memenuhi semua harapan masyarakat setempat, apalagi memenuhi semua harapan masyarakat daerah lain. Akibat dari kekurangan atau keterbatasan itulah yang memungkinkan suatu kegiatan kependidikan yang bersifat informal atau nonformal diselenggarakan, sehingga melalui kedua bentuk pendidikan itu kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
BAB II PEMBAHASAN
MACAM-MACAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
A. Definisi Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
Menurut Komunikasi Pembaruan Nasional Pendidikan (KPNP): Pendidikan luar sekolah adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan kehidupan, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya.
Phillips H. Combs, mengungkapkan bahwa pendidikan luar sekolah adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan di luar sistem formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam rangka mencapai tujuan-tujuan belajar.
Jadi, pendidikan luar sekolah adalah pendidikan dimana setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah diluar sekolah dan seseorang memperoleh informasi,pengetahuan,latihanatau bimbingan sesuai dengan kebutuhan hidup.
B. Pendidikan Nonformal
Pendidikan nonformal adalah kegiatan terorganisasi dan sistematis, diluar sistem persekolahan, yang dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam mencapai tujuan belajarnya.
Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
Pendidikan nonformal meliputi:
1. pendidikan kecakapan hidup,
Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan. Tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah menyiapkan peserta didik agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjaga kelangsungan hidup, dan perkembangannya di masa datan
2. pendidikan anak usia dini,
Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal
3. pendidikan kepemudaan,
Pendidikan ini untuk memenuhi kebutuhan para remaja/pemuda, dengan adanya pelatihan kepemudaan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kualitas dan pengembangan potensi diri.
4. pendidikan pemberdayaan perempuan,
Pendidikan ini bisa dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Pada dasarnya ialah untuk meningkatkan kualitas perempuan, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.
5. pendidikan keaksaraan,
Jenis program pendidikan keaksaraan berhubungan dengan populasi sasaran yang belum dapat membaca dan menulis. Dulu program ini dikenal istilah pemberantasan buta huruf ( PBA ). Sekarang program keaksaraan terkenal dengan istilah kursus pengetahuan dasar ( KPD). Targetnya ialah terbebasnya populasi sasaran dari buta baca, buta tulis, buta pengetahuan umum dan buta bahasa indonesia .
6. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,
Pendidikan ini lebih cenderung kepada program-program yang sifatnya aplikatif, untuk menambah atau memperdalam keterampilan-keterampilan baik didalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan kerja.
7. pendidikan kesetaraan,
Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyetarakan pendidikannya seperti pendidikan formal, biasanya dalam hal ini adanya paket A untuk SD, paket B untuk SLTP, dan paket C untuk SLTA.
Satuan pendidikan nonformal terdiri atas:
1. lembaga kursus,
Kursus tetap memenuhi unsur belajar-mengajar seperti warga belajar, sumber belajar, program belajar, tempat belajar dan pasilitas. Sistem pengajaran dapat berupa ceramah, diskusi, latihan, praktek dan penugasan. Dan pada akhirnya kursus ada evaluasi untuk menentukan keberhasilan dalam Bentuk STTB
2. lembaga pelatihan,
Pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3. kelompok belajar,
Kelompok belajar adalah lembaga kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu tergantung pada kebutuhan warga belajar. Program belajar dapat berupa paket-paket belajar dan dapat disusun bersama antara sumber belajar dan warga belajar
4. pusat kegiatan belajar masyarakat,
PKB terdapat di dalam masyarakat lyas seperti pesantren, perpustakaan, gedung kesenian, took, rumah ibadat, kebun percobaan dan lain-lain lembega-lembaga tersebut para peserta dapat memperoleh proses belajar-mengajar sesuai yang mereka inginkan.
5. majelis taklim,
Majelis Taklim merupakan lembaga pendidikan Islam Non formal. Dan merupakan fenomena budaya religius yang tumbuh dan berkembang di tengah komunitas muslim Indonesia. Majelis Taklim ini merupakan institusi pendidikan Islam non Formal, dan sekaligus lembaga dakwah yang memiliki peran strategis dan penting dalam pengembangan kehidupan beragama bagi masyarakat. Majlis Taklim sebagai institusi pendidikan Islam yang berbasis masyarakat peran strategisnya terutama terletak dalam mewujudkan learning society, suatu masyarakat yang memiliki tradisi belajar tanpa di batasi oleh usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan dapat menjadi wahana belajar, serta menyampaikan pesan-pesan keagamaan, wadah mengembangkan silaturrahmi dan berbagai kegiatan kegamaan lainnya, bagi semua lapisan masyarakat.
C. Pendidikan Informal
Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan, pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
D. Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini berbentuk:
1. Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA)
Taman Kanak-Kanak adalah pelayanan pendidikan anak usia dini terutama disediakan untuk anak usia 4+ – 6+ Tahun. Demikian pula Raudathul Athfal tetapi Raudathul Athfal menekankan pada pengajaran agama Islam.
2. Kelompok Bermain (KB)
Kelompok Bermain menyediakan pendidikan untuk anak usia 2+ – 6+ tahun.Tetapi didaerah perkotaan Kelompok Bermain cenderung untuk kelas junior yaitu untuk anak usia 2+ dan 4 + tahun, sedangkan usia 4 – 6 tahun di TK atau RA, penekanannya pada kegiatan bermain. Bagi daerah yang tidak ada TK atau RA, Kelompok Bermain semata-mata nama dari pelayanan pendidikan setengah hari untuk anak 2+ – 6+ tahun.
3. Taman Penitipan Anak (TPA)
Taman Penitipan Anak menyediakan pendidikan untuk anak usia 3 bulan sampai 6 tahun sementara orang tua mereka (terutama Ibu) bekerja. Taman Penitipan Anak dibangun dekat tempat kerja orang tua. Tetapi didaerah perkotaan lama-lama menjadi kegiatan pendidikan menyediakan kebutuhan mendidik dan merawat untuk ibu-ibu pekerja yang berpenghasilan tinggi, sementara di pedesaan fungsi kekeluargaan anak masih dominan.
4. Posyandu
Posyandu pada dasarnya Pos Pelayanan Terpadu yang merupakan pusat kesehatan masyarakat dimana ibu-ibu hamil dan menyusui datang untuk menerima perawatan kesehatan (misalnya gizi tambahan, imunisasi dan lain-lain) untuk diri mereka dan juga anak mereka. Sekarang mulai berubah menjadi pusat pelayanan yang lebih luas untuk ibu-ibu dimana mereka datang 2 kali sebulan bukan saja untuk menerima perawatan kesehatan tetapi juga untuk belajar tentang orang tua yang memberikan pelayanan pada anak-anaknya khususnya anak usia dini. Baru-baru ini, ada usaha pelayanan kerjasama untuk anak-anak yang menemani ibu mereka ke pusatpusat pelayanan.
5. Bina Keluarga Balita (BKB)
Tujuan utama dari BKB adalah untuk menyediakan pada ibu-ibu informasi mengenai keterampilan orang tua – bagaimana membesarkan dan mengawasi perkembangan fisik, emosi, intelektual anak usia dini. BKB sekarang disatukan dengan Posyandu yang menekankan kembali fungsi menjadi orang tua nantinya yang bisa melayani anaknya yang masih usia dini. Baik Posyandu maupun BKB dilakukan oleh kader yang terlatih.
E. Pendidikan Kedinasan
Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
F. Pendidikan Keagamaan
Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
G. Pendidikan Jarak Jauh
Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
H. Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
BAB III PENUTUP
Kesimpulan
Dari uraian diatas, maka kita bisa melihat bahwa saat ini sudah banyak sekali lembaga-lembaga pilihan yang bisa dijadikan wadah dalam rangka pengembangan potensi diri, baik melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Bagi yang sejak kecil sudah beruntung bisa mengenyam pendidikan sekolah, maka pendidikan luar sekolah menjadi alternatif sebagai penunjang atau pelengkap pendidikannya sesuai dengan keinginan, profesi, maupun kepribadiannya. Karena kita ketahui, bahwa pendidikan luar sekolah dalam menjalankan programnya disesuaikan dengan kebutuhan warga belajarnya. Sedangkan bagi yang sama sekali belum menjamah pendidikan sekolah, maka pendidkan luar sekolah adalah solusinya, walaupun tidak sama/setara, setidaknya tidak tertinggal terlalu jauh dari orang-orang yang mengenyam pendidikan sekolah.

ENIS-JENIS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH OLEH :AIS RAY

ENIS-JENIS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH OLEH :AIS RAY

JENIS – JENIS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

OLEH : AIS RAY

Sebelum membahas jenis – jenis pendidikan luar sekolah, alangkah baiknya kita membahas pengertian Pendidikan Luar Sekolah.
A. Pengertian Pendidikan Luar Sekolah
Dari beberapa ahli pendidikan, pengertian pendidikan luar sekolah dapat diartikan sebagai berikut:

• Menurut Komunikasi Pembaruan Nasional Pendidikan, pendidikan luar sekolah adalah setiasp kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratue dan terarah diluar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan kehidupan dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan.

Menurut PhilipsH. Combs mengungkapkan bahwa pendidikan luar sekolah adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan diluar sistem formal baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik terentu dalam rangka mencapai tujuan – tujuan belajar.

B. Jenis – jenis pendidikan luar sekolahJenis-jenis pendidikan yang ada pada PLS, menurut D. Sudjana (1996:44) di antaranya adalah:
1. Pendidikan Massa (Mass education)
Pendidikan massa yaitu kesempatan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat luas dengan tujuan yaitu membantu masyarakat agar mereka memiliki kecakapan dalam hal menulis, membaca dan berhitung serta berpengetahuan umum yang diperlukan dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kehidupannya sebagai warga negara.
Istilah Mass education menunjukan pada aktifitas pendidikan di masyarakat yang sasarannya kepada individu-individu yang mengalami keterlantaran pendidikan, yaitu individu yang tidak berkesempatan memperoleh pendidikan melalui jalur sekolah, tetapi putus di tengah jalan dan belum sempat terbebas dari kebuta-hurufan. Mass education ini dapat dikatakan semacam program pemberantasan buta huruf atau program keaksaraan, tentu saja tidak bertujuan supaya orang-orang didiknya sekedar bisa baca-tulis, tetapi juga supaya memperoleh pengetahuan umum yang relevan bagi keperluan hidupnya sehari-hari. Individu yang menjadi sasarannya adalah pemuda-pemuda dan orang dewasa. Pelaksanaannya melalui kursus-kursus.
Pendidikan semacam ini pernah diselenggarakan di Togoland dan Gold Cost dan ditujukan untuk mendidik calon – calon pemimpin masyarakay yang diharapkan sebagai motor penggerak usaha – usaha atau kegiatan di masyarakat.
2. Pendidikan Orang Dewasa (Adult Education)
Pendidikan orang dewasa yaitu pendidikan yang disajikan untuk membelajarkan orang dewasa. Dalam salah satu bukunya tentang PLS, Sudjana (1996:45) menerangkan bahwa pendidikan orang dewasa adalah pendidikan yang diperuntukan bagi orang-orang dewasa dalam lingkungan masyarakatnya, agar mereka dapat mengembangkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, meningkatkan kualifikasi teknik dan profesi yang telah dimilikinya, memperoleh cara-cara baru serta merubah sikap dan perilakunya.

Pendidikan ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. 
   
   Pendidikan Lanjutan
   Pendidikan lanjutan adalah kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat yang perlu mendapatkan pendidikan secukupnya menjelang kedewasaan dengan memberi satu keahlian ataupun pengetahuan yang bersifat umum agar kelak dipakai sebagai alat pencarian nafkah.


2. 
   
   Pendidikan Pembaruan
   Pendidikan pembaruan adalah kegiatan pendidikan yang utama ditunjukkan kepada orang – orang yang sudah melampaui masa muda. Pendidikan ini terutama untuk memperoleh kedudukan dalam kerja.


3. 
   
   Pendidikan Kader Organisasi
   Adalah kegiatan yang berupa latihan atau kursus – kursus yang diselenggarakan oleh organisasi ataupun perkumpulan baik dalam lapangan politik, ekonomi dan hiburan.


4. 
   
   Pendidikan Populer
   Adalah kegiatan yang ditujukan pada semua orang agar dapat memanfaatkan waktu senggangnya dengan sebaik – baiknya, dengan memberikan aktivitas tertentu yang berguna baginya.

3. Pendidikan Perluasan (Extension Education)
Secara umum diartikan sebagai kegiatan pendidikan yang dilaksanakan diluar lingkungan sekolah biasa, diselenggarakan oleh perguruan tinggi untuk mengimbangi hasrat masyarakat yang ingin menjadi peserta aktif dalam pergolakan zaman.
Kegiatan yang diselenggarakan PLS Adalah meliputi seluruh kegiatan pendidikan baik yang dilaksanakan diluar sistem pendidikan sekolah yang dilembagakan ataupun tidak dilembagakan.Pendidikan luar sekolah dilaksanakan melalui kegiatan belajar – mengajar dan pendidikan keluarga merupakan bagiasn dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan didalam keluarga.

4. Pendidikan Masyarakat
Seperti dikemukakan R. A Sentosa pendidikan ini ditujukan kepada orang dewasa termasuk pemuda diluar bas umur tertinggi kewajiban belajar dan dilakukan diluar lingkunagan dan sistem pengajaran sekolah biasa.

5. Pendidikan Dasar..
Merupakan pendidikan sembilan tahun terdiri atas program pendidikan enam tahun di sekolah dasar dan program pendidikan tiga tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama terdiri dari dua jenis sekolah yang berbeda yaitu sekolah umum dan sekolah keterampilan. Pendidikan Dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.
Pendidikan Dasar merupakan pendidikan wajib belajar yang memberikan para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan. Sebagai tambahan pada pendidikan dasar, terdapat Madrasah Ibtidaiyah, yang setingkat dengan Sekolah Dasar dan Madrasah Tsanawiyah yang setingkat dengan sekolah Lanjutan Tingkat Pertama umum yang berada di bawah pengelolaan Departemen Agama.

6. Penyuluhan.
7. Pendidikan Seumur Hidup.
Dari beberapa ahli, pengertian pendidikan seumur hidup dapat dikemukakan yaitu :

• Menurut Stephens, pendidikan seumur hidup adalah seluruh iindividu harus memiliki kesempatan yang sistematik disetiap kesempatan sepanjang hidup mereka.
• Menurut Silva, pendidikan seumur hidup adalah proses pendidikan yang dilangsuungkan berguna untuk meningkatkan pendidikan sebelumnya, memperoleh keterampilan dan mengembangkan kepribadian.
• Menurut Sistem pendidikan nasional terdiri dari tujuh jenis pendidikan luar sekolah yaitu :

1. Pendidikan Umum
Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan.

2. Pendidikan Kejuruan
Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.

3. Pendidikan Luar Biasa
Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.

4. Pendidikan Kedinasan
Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu Departemen atau Lembaga Pemerintah Nondepartemen.

5. Pendidikan Keagamaan
Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.

6. Pendidikan Akademik
Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.

7. Pendidikan Profesional.
Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
Didalam UU sistem pendidikan nasional No. 20 tahun 2003 menyatkan bahwa jenis – jenis pendidikan luar sekolah adalah
Pendidikan kecakapan hidup ( Life skill education )
Pendidikan kepemudaan
Pendidikan anak usia dini ( PAUD )
Pendidikan pemberdayaan perempuan

8. Pendidikan keaksaraan
Jenis program pendidikan keaksaraan berhubungan dengan populasi sasaran yang belum dapat membaca dan menulis. Dulu program ini dikenal istilah pemberantasan buta huruf ( PBA ). Sekarang program keaksaraan terkenal dengan istilah kursus pengetahuan dasar ( KPD). Targetnya ialah terbebasnya populasi sasaran dari buta baca, buta tulis, buta pengetahuan umum dan buta bahasa indonesia .
Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja
Pendidikan kesetaraan .
Pendidikan luar biasa.
Pendidikan keagamaan. Yang dapat mengembangkan kemampuan peserta didik.
Di dalam UU SPN NO 20 tahun 2003 juga dijelaskan satuan pendidikan non formal ataupun luar sekolah diantaranya :
Lembaga kursus.
Lembaga pelatihan
Kelompok belajar.
Pusat kegiatan masyarakat.
Majelis taklim.
Bimbingan les dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA
Faisal Sanapiah. Pendidikan Luar Sekolah di Dalam Sistem Pendidikan dan Pembangunan Nasional, Surabaya : Usaha Nasional,1981
Joesoef Sulaiman. Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
Shaleh Anwar. Dasar – dasar Pendidikan ( Jalur Sekolah dan Luar Sekolah ), Medan : CV. Jabal Rahmat, 1996
http://xipemai.wordpress.com/2008/04/18/makalah-ilmu-pendidikan-pendidikan-luar-sekolah/

http://andydoanx2525.blog.friendster.com/tag/jenis-pranata-pendidikan/

TIPE TIPE KEPEMIMPINAN, KELEBIHAN DAN KEKURANGANNYA 1. Tipe Otoriter

TIPE TIPE KEPEMIMPINAN, KELEBIHAN DAN KEKURANGANNYA

1. Tipe Otoriter

Disebut juga tipe kepemimpinan authoritarian. Dalam kepemimpinan ini, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota - anggota kelompoknya. Baginya memimpin adalah menggerakkan dan memaksa kelompok. Batasan kekuasaan dari pemimpin otoriter hanya dibatasi oleh undang - undang. Bawahan hanya bersifat sebagai pembantu, kewajiban bawahan hanyalah mengikuti dan menjalankan perintah dan tidak boleh membantah atau mengajukan saran. Mereka harus patuh dan setia kepada pemimpin secara mutlak. Pemimpin yang otoriter tidak menghendaki rapat atau musyawarah. Setiap perbedaan diantara anggota kelompoknya diartikan sebagai kelicikan, pembangkangan, atau pelanggaran disiplin terhadap perintah atau instruksi yang telah diberikan. Inisiatif dan daya pikir anggota sangat dibatasi, sehingga tidak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Pengawasan bagi pemimpinyang otoriter hanyalah berarti mengontrol, apakah segala perintah yang telah diberikan ditaati atau dijalankan dengan baik oleh anggotanya. Mereka melaksanakan inspeksi, mencari kesalahan dan meneliti orang - orang yang dianggap tidak taat kepada

pemimpin, kemudian orang - orang tersebut diancam dengan hukuman, dipecat, dsb. Sebaliknya, orang - orang yang berlaku taat dan menyenangkan pribadinya, dijadikan anak emas dan bahkan

diberi penghargaan. Kekuasaan berlebih ini dapat menimbulkan sikap men

yerah tanpa kritik dan kecenderungan untuk mengabaikan perintah dan tugas jika tidak ada pengawasan langsung. Selain itu, dominasiyang berlebihan mudah menghidup

kan oposisi atau menimbulkan sifat apatis.

Kelebihan model kepemimpinan otoriter ini ada di pencapaian prestasinya. Tidak ada satupun tembok yang mampu menghalangi langkah pemimpin ini. Ketika dia memutuskan suatu tujuan, itu adalah harga mati, tidak ada alasan, yang ada adalah hasil. Langkah – langkahnya penuh perhitungan dan sistematis, Ketepatan serta ketegasan dalam pembuatan keputusan dan bertindak sehingga untuk sementara mungkin produktivitas dapat naik, Keputusan dapat diambil secara cepat dan mudah dilakukan pengawasan

Kekurangan Suasana kaku, tegang, mencekam, menakutkan sehingga dapat berakibat lebih lanjut timbulnya ketidak puasan.Merusak moral, meniadakan inisiatif, menimbulkan permusuhan, agresivitas, keluhan, absen, pindah, dan tidak puas, Pemimpin yang otoriter tidak menghendaki rapat atau musyawarah, setiap perbedaan diantara anggota kelompoknya diartikan sebagai kelicikan, pembangkangan, atau pelanggaran disiplin terhadap perintah atau instruksi yang telah diberikan inisiatif dan daya pikir anggota sangat dibatasi, sehingga tidak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya dan pengawasan bagi pemimpin yang otoriter hanyalah berarti mengontrol, apakah segala perintah yang telah diberikan ditaati atau dijalankan dengan baik oleh anggotanya.

2. Tipe Laissez-faire

Dalam tipe kepemimpinan ini sebenarnya pemimpin tidak memberikan pemimpinannya,

dia membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Pemimpin sama sekali tidak memberikan

control dan koreksi terhadap pekerjaan bawahannya. Pembagian tugas dan kerja sama diserahkan

sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk atausaran - saran dari pemimpin. Dengan

demikian mudah terjadi kekacauan - kekacauan dan bentrokan - bentrokan. Tingkat keberhasilan

anggota dan kelompok semata - mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi beberapa

anggota kelompok, dan bukan karena pengaruhdari pemimpin. Struktur organisasinya tidak jelas

atau kabur, segala kegiatan dilakukan tanpa rencanadan tanpa pengawasan dari pimpinan.

Kekurangan, Pemimpin sama sekali tidak memberikan control dan koreksi terhadap pekerjaan bawahannya, Pembagian tugas dan kerja sama diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk atau saran – saran dari pemimpin. Dengan demikian mudah terjadi kekacauan – kekacauan dan bentrokan – bentrokan, Tingkat keberhasilan anggota dan kelompok semata – mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi beberapa anggota kelompok, dan bukan karena pengaruh dari pemimpin.

Kelebihan, Keputusan berdasarkan keputusan anggota, Tidak ada dominasi dari pemimpin

 3. Tipe Demokratis

 Pemimpin ikut berbaur di tengah anggota - anggota kelompoknya. Hubungan pemimpin dengan

anggota bukan sebagai majikan dengan bawahan, tetapi lebih seperti kakak dengan saudara -

saudaranya. Dalam tindakan dan usaha – udahanya ia selalu berpangkal kepada kepentingan dan

kebutuhan kelompoknya, dan mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan kelompoknya.

Dalam melaksanalan tugasnya, ia mau menerima dan bahkan mengharapkan pendapat dan saran

- saran dari kelompoknya. Ia mempunyai kepercayaan pula pada anggota - anggotanya bahwa

mereka mempunyai kesanggupan bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Ia selalu berusaha

membangun semangat anggota kelompok dalam menjalankan dan mengembangkan daya

kerjanya dengan cara memupuk rasa kekeluargaan dan persatuan. Di samping itu, ia juga

memberi kesempatan kepada anggota kelompoknya agar mempunyai kecakapan memimpin

dengan jalan mendelegasikan sebagian kekuasaan dan tanggung jawabnya.

Kekurangan dari kepemimpinan demokratis adalah, karena di sini seorang pemimpin memberikan kesempatan dan hak yang seluas-luasnya kepada para stafnya, maka mereka  memiliki banyak sekali  pendapat yang berbeda,sehingga pemimpin sulit menentukan pendapat yang sesuai dengan anggota yang tidak menyetujui kesepakatan forum yang ada, maka terkadang terjadi suatu konflik atau perdebatan antara anggota forum dengan sehingga Proses pengambilan keputusan akan memakan waktu yang lebih banyak serta sulitnya pencapaian kesepakatan

Kelebihan gaya kepemimpinan demokratis dapat menampung aspirasi dan keinginan bawahan sehingga dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi pada umumnya dan pekerjaan pada khususnya. Kelemahan gaya kepemimpinan yang demokratis cenderung menghasilkan keputusan yang disukai daripada keputusan yang tepat

4. Tipe Pseudo-demokratis

Tipe ini disebut juga semi demokratis atau manipulasi diplomatic. Pemimpin yang bertipe

pseudo-demokratis hanya tampaknya saja bersikap demokratis padahal sebenarnya dia bersikap

otokratis. Misalnya jika ia mempunyai ide - ide, pikiran, atau konsepyang ingin diterapkan di

lembaga Pendidikannya, maka hal tersebut akan dibicarakan dan dimusyawarahkan dengan

bawahannya, tetapi situasi diatur dan diciptakan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya

bawahan didesak agar menerima ide atau pikiran tersebut sebagai keputusan bersama. Pemimpin

ini menganut demokrasi semu dan lebih mengarah kepada kegiatan pemimpinyang otoriter

dalam bentuk yang halus, samar - samar, dan yang mungkin dilaksanakan tanpa disadari bahwa

tindakan itu bukan tindakan pimpinan yang demokrati

Kelebihan  Selalu mempuyai ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang baik dan   selalu melalukan musyawarah terhadap bawahannya

Kekurangan, Struktur organisasinya tidak jelas atau kabur dan  bawahan selalu di desak agar menerima keputusan tersebut sebagai keputusan bersama.

PERANAN PERENCANAAN SOSIAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PERANAN PERENCANAAN SOSIAL DALAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

A.    Sejarah Munculnya Perencanaan Sosial

Perencanaan sosial pada awalnya digunakan di negara-negara maju bagian Eropa bagian barat dan Amerika bagian utara, kebanyakan orang-orang barat beranggapan bahwa perencanaan sosial mempunyai kaitan yang erat dengan masalah perencanaan kesejahteraan sosial. Berasarkan laporan PBB yang dipublikasikan pada tahun 1970 memberikan kesimpulan “ Untuk tujuan perencanaan maka bidang kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang terorganisasi yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memungkinkan individu, kelompok  serta masyarakat untuk memperbaiki keadaan mereka sendiri menyesuaikan diri terhadap kondisi yang ada dan berpartisipasi dalam tugas-tugas pembangunan.Kegiatan semacam ini tentunya membutuhkan keterampilan khusus misalnya dalam hal diagnosa sosial, hubungan masyarakat serta pendidikan informal. Sedangkan bentuk kegiatan itu sendiri dapat dibedakan dengan badan pelayanan kesehatan atau fasilitas dasar bagi pendidika formal dan sekolah-sekolah kejuruan lainya”(PBB, 1970 : 65).

 Selain pengertian yang dikeluarkan oleh PBB diatas ada istilah yang lebih sempit yang dibuat oleh PBB juga sebagai mana berikut “Rangkaian kegiatan yang dibentuk guna memungkinkan individu,keluarga, kelompok masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah sosial dikarenakan adanya perubahan keadaan”( PBB.1970 : 53). Pengertian kesejahteraan sosial mencakup suatu daftar kegiatan pelayanan khusus kegiatan yang telah dicantumkan dalam suatu terbitan PPB mengenai pelayanan kesejahteraan sosial pada tahun 1959. Adapun kegiatan yang dimaksudkan dalah sebagai berikut : Bimbingan keluarga, pendidikan orang tua, pelayanan perawatan sehari-hari, pelayanan kesejahteraan anak, pelayanan oarang lanjut usia atau jompo, rehabilitasi para penyandang cacat dan para napi, pelayanan bagi para pengembara dan pengungsi, kegiatan kelompok remaja, pelayanan kesehatan dan pengobatan, kegiatan persekolahan, pusat pelayanan sosial yang ada kaitannya dengan masalah perumahan.(PBB, 1970 : 53).

Selama ini perencanaan sosial dipandang sebagai dua jenis gambaran masyarakat barat, yang pertama perncanaan sosial menggambarkan adanya peran yang cukup penting bagi negara dalm pengadaan pelayanan masyarakat walaupun dalam setiap negara berbeda-beda bentuk pelayanannya.Tetapi pada umumnya timbul anggapan bahwa peran pemerintahlah yang nampaknya menentukan.Di Inggris misalnya corak serta jenis bantuan pelayanan sosial sangat tergantung pada kebijaksaan partai yang berkuasa dalam kabinet.Kedua, kenyataan bahwa negara-negara maju seperti Eropa barat dan Amerika serikat tidak menjalankan perencanaan pembangunan secara normal, dalm artian perencanaan sosial tersebut sebagaimana apa adanya dalam penjelasaan terdahulu. Dengan kata lain , negara maju tersebut ikut terlibat  dalam suatu usaha yang luas dan kontinu  guna menghasilkan perubahan-perubahan  yang telah diperhitungkan dengan masak dalam lingkungan sosial ekonomi mereka. Perbedaan penting lainya antara negara dunia ketiga dengan negara-negara Amerika Utara dan Eropa Barat terletak pada peran perencanaan pembanguna itu sendiri. Disebagian besar negara dunia ketiga, pembangunan perencanaan telah menjadi suatu pusat kegiatan terhitung sejak perang dunia II, khususnya sejak sejumlah negara banyak yang sudah banyak memperoleh kemerdekaan politik.

B.     Definisi Perencanaan Sosial

Perencanaan sosial adalah kegiatan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan masyarakat. Secara Ilmiah yang bertujuan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya hambatan. Perencanaan sosial lebih bersifat  preventif oleh karena kegiatannya merupakan pengarahan-pengarahan dan bimbingan sosial mengenai cara-cara hidup masyarakat yang lebih baik. Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat akan besar pengaruhnya dalam kehidupan, baik positif maupun negatif.

Secara sosiologis, perencanaan ini didasarkan pada perincian pekerjaan yang harus dilakukan dalam rangka mempersiapkan masa depan yang lebih baik dari pada sebelumnya.

C.    Fungsi Perencanaan Sosial

Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang di buat.

Banyak kegunaan dari pembuatan perencanaan yakni terciptanya efesiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan, dapat melakukan koreksi atas penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul menghindari kegiatan, pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.

D.    Sifat dan Tujuan Perencanaan Sosial

ð  Sifat perencanaan

Perencanaan memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1.      Kontribusi terhadap tujuan (contribution of objective).

Bahwa setiap perencanaan dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai.

2.      Kedudukan yang istimewa dari suatu perencanaan (primacy of planning).

Bahwa setiap perencanaan selalu harus ditempatkan pada kedudukan pertama dari suatu proses manajemen. Perencanaan harus dapat member arah bagi pelaksanaan proses manajemen berikutnya.

3.      Kemampuan pengisian dari planning (pervasiveness of planning).

Merupakan dasar manajemen yang berisi tujuan dan cara pencapainnya. Suatu rencana dilaksanakan oleh semua level manajer, tetapi penekanan dan cakupannya berbeda, tergantung wewenang yang dimilikinya dan batasan dari atasan.

ð  Tujuan Perencanaan

¤         Tujuan pertama adalah untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan nonmanajerial. Dengan rencana, karyawan dapat mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa rencana, departemen dan individual mungkin akan bekerja sendiri-sendiri secara serampangan, sehingga kerja organisasi kurang efesien.

¤         Tujuan kedua adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang manajer membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya.

¤         Tujuan ketiga adalah untuk meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efesien dan mengurangi pemborosan. Selain itu, dengan rencana, seorang manajer juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan inefesiensi dalam perusahaan.

¤         Tujuan yang terakhir adalah untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevalusasian. Proses pengevaluasian atau evaluating adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada. Tanpa adanya rencana, manajer tidak akan dapat menilai kinerja perusahaan.

E.     Proses Perencanaan

Sebelum para manajer dapat mengorganisasi, memimpin, atau mengendalikan, terlebih dahulu mereka harus membuat rencana yang memberikan arah pada setiap kegiatan organisasi. Pada tahap perencanaan para manajer menentukan apa yang akan dikerjakan, kapan akan mengerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan siapa yang akan mengerjakannya.

Kebutuhan akan perencanaan ada pada semua tingkatan manajemen dan semakin mengingkat pada tingkatan manajemen yang lebih tinggi, dimana perencanaan itu mempunyai kemungkinan dampak yang paling besar pada keberhasilan organisasi. Pada tingkatan top manajer pada umumnya mencurahkan hampir semua waktu perencanannya jauh ke masa depan dan pada strategi-strategi dari seluruh organisasi. Manajer pada tingkatan yang lebih rendah merencanakan terutama untuk subunit mereka sendiri dan untuk jangka waktu yang lebih pendek.

Terdapat pula beberapa variasi dalam tanggung jawab perencanaan yang tergantung pada ukuran dan tujuan organisasi dan pada fungsi atau kegiatan khusus manajer. Organisasi yang besar dan berskala internasional lebih menaruh perhatian pada perencanaan jangka panjang daripada perusahaan lokal. Akan tetapi pada umumnya organisasi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perencanaan jangka panjang maupun perencnaan jangka pendek. Karena itu penting bagi para mnajer untuk mengerti peranan perencanaan secara keseluruhan.

Menurut T. Hani Handoko (1999) kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap sebagai berikut :

1)      Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan

2)      Merumuskan keadaan saat ini

3)      Mengidentifikasikan segala kemudhan dan hambatan

4)      Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan

F.     Alasan Perlunya Perencanaan

Salah satu maksud dibuat perencanaan adalah melihat program-program yang dipergunakan untuk meningkatkan kemungkinan pencapain tujuan-tujuan di waktu yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan pengambilan keputusn yang lebih baik. Oleh karena itu, perencanaan organisasi harus aktif, dinamis, berkesi nambungan dan kreatif, sehingga manajemen tidak hanya bereaksi terhadap lingkungannya, tapi lebih menjadi peserta aktif dalam dunia usaha.

Ada dua alasan dasar perlunya perencanaan :

1)      Untuk mencapai “protective benefits” yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan.

2)      Untuk mencapai “positive benefits” dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi.

G.    Manfaat dan Kelemahan Perencanaan Adalah :

ð  Manfaat Perencanaan :

1)      Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahanperubahan lingkungan

2)      Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas

3)      Membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat

4)      Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi

5)      Memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi

6)      Membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami

7)      Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti

8)      Menghemat waktu, usaha, dan dana.

ð  kelemahan perencanaan adalah :

1)      Pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata

2)      Perencanaan cenderung menunda kegiatan

3)      Perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi

4)      Kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi

5)      Ada beberapa rencana yang diikuti caracara yang tidak konsisten

H.    Hubungan Perencanaan dengan Fungsi Lain

Perencanaan adalah fungsi yang paling dasar dari fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi serta kegiatan manajerial lainnya adalah saling berhubungan saling tergantung dan berinteraksi.

Pengoranisasian (organizing) adalah perencanaan untuk menunjukkan car dan perkiraan bagaimana mengoranisasikan sumber daya-sumber daya orgnisasi untuk mencapai efektivitas paling tinggi.

Pengarahan (directing) adalah perencanaan untuk menentukan kombinasi paling baik dari sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk mengarahkan, mempengaruhi dan memotivasi karyawan.

Pengawasan (controlling) adalah perencanaan dan pengawasan yang saling berhubungan erat. Pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana.

I.       Peranan Perencanaan Sosial

Pokok perhatian dalam Perencanaan Sosial adalah melakukan modifikasi, menghilangkan atau membuat kebijakan-kebijakan ataupun program-program sosial dalam suatu organisasi pelayanan.

Perencanaan sosial umumnya mempunyai peran utama:

1. Mengembangkan perundang-undangan.
2. Mengevaluasi program-program sosial.
3. Menciptakan/ mendisain model-model pelayanan.
4. Mengembangkan komite dewan penasehat/ badan kebijakan yang bertugas memberikan masukan kepada pengembang program-program pada organisasi pelayanan.

Pada tingkat Masyarakat (Community Level) biasanya perencana social bekerja pada agen-agen yang berada di bawah pemerintah ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

Adapun peran yang biasa dilakukan perencana sosial tingkat masyarakat adalah:

1. Perencanaan yang bersifat sektoral yang penjangkauannya lebih pada sektor pelayanan atau populasi yang spesifik.
2. Peranannya lebih pada memberikan masukan pada sistem perundang-undangan atau kebijakan di bidang pelayanan kesehatan, kesehatan mental atau pelayanan pada anak-anak muda.
3. Pelayanan yang bersifat direct service, dalam 4 bentuk:

·         Menggalang dukungan untuk mencapai ideologi, program atau keuangan

·         Mengarahkan proses perubahan dalam organisasi seperti dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Perekrutan Tenaga Ahli, Fasilitas, Pendanaan, dll

·         Menentukan wilayah pelayanan atau program.

·         Merubah atau mengembangkan komunitas atau program sosial yang berada di luar wilayah pelayanan, namun pelayanan itu penting untuk dilakukan, seperti organisasi-organisasi pelayanan internasional (IOM, SC, WVI, etc)

Pada kenyataannya yang paling banyak dilakukan oleh perencana sosial di tingkat komunitas atau masyarakat adalah perencanaan yang bersifat sektoral dan menjadi advokasi dalam memberi masukan pada sistem perundang-undangan atau kebijakan. Umumnya lembaga-lembaga pelayanan di tingkat komunitas ini mempunyai wilayah kerja atau karakteristik kelompok sasaran yang sama, untuk itu perlu dibentuk lembaga koordinasi yang biasanya berada dibawah pemerintah, terutama lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait (Dinas, Departemen dll). Lembaga-lembaga pelayanan sosial swasta umumnya mempunyai karakteristik memberi pekayanan pada 1 jenis pelayanan (spesifik/ spesialisasi)

Dalam melakukan perencanaan biasanya tidak pernah terlepas dari sektor-sektor terkait (lintas sektoral), dimana masing-masing lembaga mempunyai tujuan yang khusus dan populasi yang khusus. Untuk itu diperlukan satu koordinator yang dalam kerjanya menggunakan pendekatan-pendekatan holistik/ komprehensif.

Biasanya kedudukan perencana sosial dalam suatu organisasi dapat sebagai executive director yang mempunyai akses pada pembuatan kebijakan di tingkat atas, namun tidak mempunyai akses pada pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat. Posisi lainnya adalah berada di antara menejerial dan operasional atau berada di dua posisi ini sekaligus, mereka biasanya mempunyai otoritas pada pengembangan program dan pelaksanaan program sehingga perencana dapat memahami pula implikasi dari masing-masing kebijakan/ progrma yang dibuat.

Seorang perencana sosial selalu mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pekerjaannya, dan setiap perencan juga mempunyai atribut yang melekat dalam diri mereka yang sedikit banyak juga turut mempengaruhi perencanaan yang mereka buat.

Permasalahan yang muncul terkadang perencana dalam posisi ditengah-tengah antara masyarakat dengan seperangkat kepentingan dan kebutuhan dengan pihak-pihak pemberi kerja atau donor.

Perlu diperhatikan bahwa tidak ada value-free-social planning, maksudnya dalah masalah atau perencanaan sosial dibuat berdasarkan banyak pertimbangan yang dipengaruhi oleh banyak pihak (masyarakat, donor, lembaga, politik, negara dll)

Keuntungan mempekerjakan perencana sosial profesional diantaranya adalah

1. Perencana sosial profesional memiliki pandangan yang lebih luas terhadap isu-isu dan problema-problema yang ada dalam setiap aspek perencanaan sosial.
2. Perencana sosial profesional memiliki tingkat tertentu dalam hal keterampilan serta beberapa teknik analisa yang sudah diketahui bersifat umum untuk berbagai jenis perencanaan sosial.

Perencanaan Sosial Profesional ini biasanya berasal dari:

1. Mereka yang memulai kariernya dengan mengkhususkan diri pada satu bentuk atau jenis pembangunan sosial atau perencanaan sosial, kemudian melanjutkan minat atau perhatiannya pada aspek-aspek perencanaan sosial yang lain.
2. Mereka yang bekerja sebagai administrator umum atau perencanaan pembangunan yang meningkatkan suatu minat tertentu dalam aspek-aspek sosial di dalam pembangunan dan perencanaan.
3. Mereka yang memilik latar belakang pendidikan sosiologi, kesejahteraan sosial antropologi atau bidang ilmu lainnya yang mengambil keputusan untuk memanfaatkan keterampilan akademisnya dalam praktek.
4. Mereka yang khusus di didik atau dilatih sebagai perencana sosial.

Terdapat 4 komponen penting yang harus ada dalam latihan perencanaan sosial, diantaranya:

1. Pengantar studi pembangunan secara umum dan khususnya formulasi kebijaksanaan dan pembangunan sosial.
2. Pengantar struktur pemerintahan dan administrasi serta peran peran dan metode perencanaan pembangunan.
3. Analisa peran perencanaan sosial dalam berbagai bentuk.
4. Batasan-batasan mengenai keterampilan dan teknik dasar yang dibutuhkan perencanaan sosial.

J.      Mengatasi Permasalahan Penolakan Pada Pembaharuan

Faktanya organisasi atau masyarakat sulit untuk menghadapi perubahan, karena mereka sudah mempunyai rutinitas yang sudah mereka mengerti atau jalani. Selain itu perubahan biasanya berkorelasi dengan masalah keuangan.

Apalagi suatu organisasi yang sudah lama melakukan penanganan masalah sosial, umumnya mereka sudah mempunyai mekanisme yang mapan sehingga ada ke engganan untuk melakukan perubahan.

Perubahan memang tidak dapat dilakukan dengan paksaan, seorang perencana harus berusaha untuk meyakinkan dan dilakukan secara perlahan dengan mengikut sertakan orang-orang yang berkepentingan dalam proses perubahan yang dilakukan.

Ada beberapa alasan mengapa terjadi penolakkan pada perubahan diantaranya:

1. Merasa terhina jika perubahan ataupun usulan perubahan itu datang dari pihak luar.
2. Adanya alasan kuangan, ketidaktersediaan dana untuk melakukan perubahan atau perubahan dirasakan tidak efisien sehingga dirasakan terlalu banyak membutuhkan biaya.
3. Perubahan akan mengganggu proses menejemen, karena perubahan biasanya menuntut adanya penambahan atau perubahan keterampilan atau pengetahuan dan konsekuensinya membutuhkan tenaga baru seklaigus akan mengganggu status quo.
4. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mencapai kondisi atau situasi seperti saat ini sedangkan perubahan menuntut pengambilan risiko yang cepat.

Seorang perencana harus berusaha dengan segala kemampuan dan pengetahuan serta pengalamannya untuk tetap melakukan perubahan dengan menggunakan prosedur-porsedur dan teknik-teknik perencanaan dan perubahan yang terjadi nanti harus etap sesuai dengan tujuan atau visi misi dari lembaga yang bersangkutan atau masyarakat.

Pada kenyataan yang terjadi secara umum bahwa sebuah organisasi baru atau pegawai baru lebih banyak dari mereka yang mau mengambil risiko karena mereka umumnya masih mempunyai semangat yang tinggi, dan lama kelamaan suatu organisasi atau pegawai itu makin mapan dan berkembang sehingga mulai terbentuk suatu prosedur dan peraturan-peraturan yang mulai di formalkan. Kemudian suatu organisasi atau pegawai mulai memikirkan bagaimana cara untuk bertahan (survive) dan mulai memikirkan bagaimana membuat organisasi mereka itu lebih maju ketimbang memikirkan penemuan-penemuan baru yang kemungkinan akan mengganggu status kemapanan yang telah dicapai. Karena perubahan juga tidak selalu menjamin adanya suatu inovasi dan suatu inovasi juga tidak selalu menghasilkan pelayanan yang efektif atau lebih baik.

Perubahan biasanya terjadi karena adanya tuntutan perluasan wilayan pelayanan dan atau ada data baru tentang program tertentu, sehingga suatu organisasi harus merekrut tenaga baru dengan ide-ide baru serta pengetahuan dan keterampilan yang lain. Namun kenyataannya perekrutan tenaga baru cukup memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, jika perekrutan dilakukan oleh lembaga khusus yang menangani perekrutan terkadang hasilnya kurang memuaskan karena lembaga tersebut kurang mengakomodir keinginan lembaga yang berkepentingan sehingga jika ingin memanfaat lebaga seperti ini harus diterangkan dengan tepat tenaga baru yang dibutuhkan secara detail.

Permasalah yang berkaitan dengan perubahan adalah kaena adanya hambatan pada keterbatasan sumber daya, biaya dan pembagian tugas. Bahkan terkadang hambatan ini sudah mendarah daging dalam tubuh suatu organisasi sehingga mereka pun tidak mengetahui jika mereka mempunyai permasalahan. Dalam hal ini perencana sosial dapat bertindak sebagai fasilitator atau penghubung antara lembaga dengan sumberdaya terkait. Terkait dengan biaya atau sumber dana biasanya suatu lembaga telah memiliki alokasi dana yang tetap, namun dengan adanya perubahan dapat mengganggu stabilitas dana yang ada, mereka sudah menginfestasikan dana mereka pada fasilitas, tenaga ahli (terutama dalam hal pelatihan tenaga menjadi tenaga profesional).

K.    Perencanaan Sosial Dalam Perencanaan Pembangunan

Didalam perencanaan pembangunan ada beberapa hal atau faktor yang tidak boleh ditinggalkan, faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1.      Faktor manusia

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Apthorpe (1970) dan para pakar yang lain bahwa manusia menjadi salah satu faktor penting dalam perencanaan pembnagunan. Faktor ini meliputu beberapa sapek lingkugan sosial budaya yang mempengaruhi cara mereka merasakan kebutuhan dan mewujudkanya dalam program pembangunan.Konsep faktor manusia adalah penting dalam mendiskusika rasionalitas manusia.

2.      Pemenuhan kebutuhan sosial

Sedikit berbeda tentang interpretasi mengenai aspek sosial pada perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sosial (Provision of social nedds) termasuk pelayanan sosial dasar seperti pendidikan ,kesehatan, perumahan dan kebutuhan dasar lainya yang tidak mudah untuk ditentukan seperti kebudayaan tradisional. Pada zaman dahulu progran-program pembangunan hanya diarahkan pada pencapaian ekonomi dan kurang mengindahkan kebutuhan sosial yang ada.

3.      Keadailan sosial

Tujuan dari memperhitungkan faktor-faktor sosial adalah untuk mengetahui kemungkinan dampak yang timbul dari adanya ketimpangan-ketimpangan antara individu atau kelompok seperti program ekstensifikasi pertanian akan membawa keuntungan pada semua petani atau hanya pada petania kaya saja. Dengan kata lain perencanaan pembangunan harus dihubungkan dengan pertanyaan tentang persamaan keadilan sosial.

4.      Pembangunan manusia seutuhnya

Alasan mengapa faktor sosial menjadi bagian dalam perencanaan pembangunan nasional yang pertama adalah adanya fakta bahwa perencanaan sering gagal jika pertimbangan sosial tidak diperhitungkan dan alasan yang kedua adalah bahwa pencapaian tujuan sosial atau berbagai tujuan lainya sekarang ini banyak dikenal di berbagai negara sebagai tujuan akhir, tidak ahnaya sekedar cara untuk meyakinkan bahw atujuan ekonomi akan tercapai tanapa adanya rintangan. Hal ini telah dipaparkan oleh Nye-rere  yang tidak hanya menekankan pentingnaya pertimbangan faktor sosial tetapi lebih jauh dari itu seperti yang ia katakan bawa jika kita mengejar-ngejar kekayaan sebagai”martabat” dan ketimpangan sosial maka yang terakhirlah yang akan mendapat prioritas penanganan (Nye-rere, 1968 : 316).

L.     Tahap-tahap Perencanaan Pembangunan

Dalam tahapan-tahapan perencanaan pembangunan tentunya sangat menunjang dan membantu kelancaran suatu perencanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tepat sasaran yang diharapkan. Adapun tahapan-tahapan dalam suatu proses perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1.      Penyusunan rencana

            Penyusunan rencana terdiri dari :

a.       Tinjauan keadaan

Tinjauan keadaan ini dapat berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana atau suatu tinjauan tentang pelaksanaan sebelummnya.

b.      Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana

Hal ini diperlukan data-data statistik, hasil penelitian dan tekhniknya.

c.       Penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan tersebut.

d.      Identifikasi kebijakan atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan dalam rencana.

e.       Persetujuan rencana.

Proses pengambilan keputusan disini mungkin bertingkat-tingkat dari keputusan dibidang tekhnik kemudian memasuki wilayah proses politik.

2.      Penyusunan program perencanaan.

Dalam tahapan ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan dan sasaran dalam jangka waktu tertentu, jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan.

3.      Pelaksanaan rencana

Dalam pelaksanaan rencana, suatu rencana tentunya harus yang benar-benar sesuai dengan kesepakatan awal, jangan sampai menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan bagi yang lainnya.

4.      Pengawasan atas pelaksanaan rencana

Tujuan pengawasan adalah :

a.       Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana.

b.      Apabila terdapat penyimpangan, kita akan tau seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa penyebabnya.

c.       Dilakukan tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan.

5.      Evaluasi

Evaluasi ini membantu kegiatan pengawasan, dalam hal ini dilakukan suatu evaluasi atau tinjauan yangberjalan secara terus menerus.

Dengan adanya perencanaan pembangunan tentunya akan sangat bermanfaat dalam menunjang pembangunan yang akan dilakukan baik bagi pemerintah maupun rekanan kerja dan masyarakat. Adanya tahapan-tahapan yang baik dalam perencanaan pembangunan maupun dalam pembangunan itu sendiri diharapkan akan sangat membantu dalam proses perencanaan yang betul-betul bisa bermanfaat baik bagi pemerintah maupun masyarakat dan untuk menunjang kemajuan daerah itu sendiri

M.   Mekanisme Perencanaan dan Pembangunan

Perencanaan maupun pembangunan mempunyai arti yang berbeda. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistimatis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan Pembangunan adalah suatu proses perubahan dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik dan atau dari yang belum ada menjadi ada.

Dengan demikian Perencanaan pembangunan adalah suatu proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan pembangunan secara sistimatis dimana pilihan-pilihan tersebut dilakukan secara skala prioritas dan bermanfaat bagi masyarakat baik secara efisien dan efektif berdasarkan ukuran atau ketentuan yang dipilih sebelumnya.

Perencanaan pembangunan sanagat erat hubungannya dengan ekonomi pembangunan, bila sekiranya ruang gerak ekonomi pembangunan berusaha mencari strategi pembangunan Negara yang sedang berkembang, maka perencanaan pembangunan merupakan alat yang ampuh untuk menterjemahkan strategi pembangunan tersebut kedalam berbagai program kegiatan yang terkoordinir.

Perencanan pembangunan merupakan suatu usaha untuk merencanakan perkembangan masa depan suatu negara maupun daerah, tidak akan maju dan berhasil pembangunan suatu negara atau daerah tanpa adanya perencanaan pembangunan yang terarah.

Ruang lingkup perencanaan Negara sedang berkembang tentunya sangat tergantung dengan keadaan ekonomi, sosial dan politik dan tahap pembangunannya. Hal ini berlaku pula bagi perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan di daerah, semakin maju tahap pembangunannya, maka akan semakin komplek pula ruang lingkup dan tehnik penyusunan perencanaan pembangunannya.

Akan tetapi harus pula diakui bahwa bagaimanapun kompleksnya sebuah rencana, tidak akan menjamin bahwa pelaksanaannya akan berjalan dengan mudah dan hasil yang dicapai sesuai dengan rencana, akan tetapi perencanaan pembangunan merupakan langkah awal dari serangkaian langkah yang akan ditempuh dimasa yang akan datang. Perencanaan pembangunan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah akan tetap memegang peranan penting didalam proses pembangunan nasional maupun daerah.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan dan sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan.

Dengan penelaahan perencanaan pembangunan tentunya ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti, hal tersebut menunjukkan urutan-urutannya saja, sebab didalam kegiatan perencanaan pembangunan nanti diharapkan bisa terkontrol dan kegiatan pembangunannya bisa berjalan dengan lancar.